JAKARTA,SINERGISATU.COM-Koordinator Forum Rekonsiliasi Nai Hawolok dan Peduli Pembangunan Provinsi Papua Pembangunan, Ponto Yelipele, S.Pd, M.Pd, menyoroti kinerja kerja Penjabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo.
Bahwa sebagai seorang tokoh masyarakat sekaligus tokoh pendidikan,intelektual dirinya memandang kritikan-kritikan yang disampaikan baik lisan maupun tertulis bagi para kepala daerah di Provinsi yang baru lahir ini sangat dibutuhkan.
“Wamena sebagai Kabupaten Induk yang menjadi Ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan, dalam 2 tahun terakhir secara berentetan terjadi kasus kriminal yang luar biasa,”kata Ponto dalam tulisan opini diterima media ini,Kamis (2/11/2023).
Selain itu,Ponto juga menyebut maraknya angka kematian, kriminal,kasus kekerasan anak-anak sekolah dan lainnya. Hal tersebut jika tidak segera diantisipasi oleh pihak-pihak terkait terutama Pj Gubernur Papua Pegunungan,Nikolaus Kondomo dan jajarannya, maka akan merugikan masyarakat.
“Angka kematian yang cukup tinggi, anak-anak usia sekolah dengan kaleng aibon bergelantungan dimulut tersebar dihampir semua jalan kota wamena, judi/togel, pemabuk dan lain-lain. Terhadap semua situasi sosial tersebut tidak ada sentuhan apapun dari Pj Gubernur Kondomo dalam satu tahun kepemimpinannya,”tegas Ponto.
Ponto menilai, semenjak dilantik pada tanggal 1 Nopember 2022 sampai dengan masa perpanjangan yang ke tiga kalinya pada bulan Nopember 2023 mendatang, Pj Gubernur Papua Pegunungan, kinerja kerja Nikolaus Kondomo belum terlalu signifikan menjalankan tugas sebagaimana seharusnya.
“Tidak signifikan. Secara kasat mata pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai Penjabat Gubernur sebagaimana mestinya seperti yang tampak pada DOB di Wilayah Papua lainnya (Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya). Kinerja Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan paling rendah bahkan paling buruk dari antara DOB lain di wilayah Papua tersebut,” katanya.
Lanjut dia, pemenuhan kuota sebanyak 1050 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan eselon II, III, dan IV, jabatan pelaksana, jabatan fungsional khusus dan umum sampai hari ini realisasinya baru dibawah angka 40% .Selain itu, proses mutasinya masih terkatung-katung. Banyak jabatan yang dirangkap tidak sesuai dengan aturan.
“Pj Gubernur Provinsi Papua Pegunungan sama sekali tidak melakukan langkah-langkah terobosan untuk mewujudkan lompatan pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat asli papua pegunungan. Kepemimpinan di wilayah Papua Pegunungan untuk di awal sebagai peletakan pondasi dasar tidak boleh biasa-biasa saja. Namun demikian sampai hari ini belum ada road map (peta jalan) dan aksi nyata yang jelas dilakukan oleh Nikolaus Kondomo,” terang Ponto.
Ia menyebut, Road Map dan aksi nyata di wilayah Provinsi Papua Pegunungan sangat penting dan harus jelas. Hal tersebut mengingat wilayah setempat termasuk dalam zona merah darurat pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan keamanan. Menurutnya, salah satu tugas penting Pj Gubernur adalah memastikan adanya lokasi pembangunan perkantoran/sarana prasarana Gubernur Provinsi Papua Pegunungan.
“Sampai hari ini belum ada studi AMDAL dan Master Plan yang final untuk lokasi pembangunan Kantor Gubernur sehingga Wapres yang mestinya datang melakukan peletakan batu pertama pun kembali dari Jayapura,”bebernya.
Ponto berharap, Pj Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo harus melakukan komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi dengan pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh stakeholder kepentingan.
“Contoh buruk didepan mata adalah Rekrutmen anggota MRP yang sampai sekarang tidak jelas rimbanya, diawali dengan Pergub No 4 tahun 2023 yang diterbitkan tanpa melalui uji publik yang maksimal, mekanisme penunjukan timsel yang instan serta proses rekrutmen/seleksi yang tidak jelas,” tuturnya.
Mengutip pernyataan Pj Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo, rri.co.id,19 Sep 2023, bahwa diibaratkan dengan manusia maka Provinsi Papua Pegunungan merupakan bayi baru lahir yang masih banyak terdapat keterbatasan diberbagai bidang, sehingga masih membutuhkan langkah dan upaya secara kontinyu.
“Kita masih sangat membutuhkan langka -langka exstra ordinary, diskresi, yang tepat dan akuntabel dalam mengaklerasi jalannya roda pemerintahaan Pembangunan dan pelayanan Masyarkat.”kata Nikolaus Kondomo, Senin (18/9/2023) melalui rilis yang disampaikan Kominfo Papua pegunungan usai pemeriksaan oleh BPK RI di Jakarta.*
Editor : Dese Dominikus.
