Atasi Kemiskinan Ekstrem, Pemprov Papua Barat Daya Anggarkan Rp 40 Miliar

Senin, 29 Mei 2023 - 09:26

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tim Kemendes mengunjungi warga miskin ekstrem di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. (Ilustrasi foto : Tribun Papua/Istimewa)

Tim Kemendes mengunjungi warga miskin ekstrem di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. (Ilustrasi foto : Tribun Papua/Istimewa)

SORONG,SINERGISATU.COM-Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad mengatakan, untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Papua Barat Daya maka pemerintah setempat mennganggarkan dana sebanyak Rp 40 miliar bagi masyarakat wilayah setempat.

“Kita sudah anggarkan dari provinsi sebesar Rp40 miliar dan akan ditambah dengan dana APBD pada setiap kabupaten dan kota,” kata Musa’ad dilansir Antaranews Minggu (28/5/2023).

Dijelaskan bahwa alokasi anggaran yang memadai dibutuhkan untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem di Papua Barat Daya.
“Kita di Papua Barat Daya masih besar angka kemiskinan ekstremnya,” katanya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Musa’ad menjelaskan, angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Papua Barat Daya yang pada 2021 sebesar 9,05 persen sudah turun menjadi 7,37 persen pada 2022.

Bagian wilayah Provinsi Papua Barat Daya yang mengalami penurunan angka kemiskinan ekstrem, kata dia, antara lain Kabupaten Sorong.
Lanjutnya, bahwa angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sorong turun dari 14,86 persen pada 2021 menjadi 12,09 persen pada 2022.

Sedangkan Kabupaten Tambrauw dan Maybrat, menurut dia, angka kemiskinan ekstremnya tergolong tinggi di wilayah Papua Barat Daya.
Adapun kata dia, angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Tambrauw tercatat 22,40 persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 3.140 orang.

Sementara angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Maybrat mencapai 22,89 persen dan jumlah penduduk miskin ekstremnya sebanyak 9.520 jiwa.

“Berdasarkan hasil analisis kita, bahwa kondisi ketergantungan satu sama lain antar keluarga itulah yang menyebabkan terjadinya kemiskinan ekstrem,” ujarnya.

Dijelaskan, bahwa banyak penduduk berusia lanjut yang sudah tidak punya sumber pendapatan dan bergantung kepada anak-anaknya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad. (ANTARA/Yuvensius Lasa Banafanu)

“Kita di Papua ini tingkat kekerabatannya tinggi. Jadi, ketika anak sudah menikah dan tinggal di satu rumah, di situ juga orang tua suami istri pun ikut tinggal bersama, atau jika memungkinkan paman pun tinggal bersama di situ,” kata Musa’ad.

Baca juga:  Kemensos Beri Bantuan Kompor Rakyat Berbahan Biomassa pada Warga Idi Rayeuk Aceh Timur

Penjabat Gubernur Papua Barat Daya itu menjelaskan, bahwa dalam kondisi yang demikan apabila pendapatan keluarga hanya bersumber dari satu orang dan nilainya hanya sekitar Rp2.500.000 per bulan maka dana tersebut tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga yang meliputi tujuh orang.

Karena iru kata Musa’ad, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menjalankan program perlindungan hari tua yang disebut Paitua untuk mengurangi ketergantungan warga lanjut usia kepada anggota keluarga yang lain.

“Ini program perlindungan sosial. Setiap orang tua berusia 65 tahun ke atas pemerintah memberikan tunjangan hari tua sebesar Rp250.000 per bulan,” urainya.

Selain itu kata dia bahwa, pemerintah provinsi merancang program-program yang terintegrasi dan konvergen untuk mengatasi kemiskinan ekstrem.

“Konvergensi ini penting untuk memastikan berbagai program terintegrasi mulai dari saat perencanaan sampai pada saat implementasi di lapangan sehingga dapat dipastikan diterima oleh masyarakat yang berhak,” pungkasnya.

Untuk itu, pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat Daya, harus memastikan program-program yang ditujukan untuk mengurangi beban pengeluaran warga miskin dan memberdayakan warga secara ekonomi berjalan baik dan tepat sasaran.

“Para bupati/wali kota saya minta agar juga memperkuat perencanaan dan penganggaran program pengurangan kemiskinan ekstrem dalam APBD masing-masing, khususnya yang terkait dengan karakteristik masyarakat di wilayah masing-masing,” tutup Musa’ad. **

Editor : Domi Dese Lewuk.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari SinergiSatu.com.

Berita Terkait

Kementerian PUPR Targetkan Penyelesaian SPAM Sepaku Juli 2024, Penuhi Kebutuhan Air Minum IKN Nusantara
Ormas Keagamaan Boleh Nambang, Pakar Asing : Industri Dibela Pakai Agama
Masyarakat Walesi Menanti Peletakan Batu Pertama Pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan Oleh Wapres Ma’ruf Amin
Jokowi Dikabarkan Siapkan 4 Provinsi Baru di NTT, Ini Daftarnya  
Abraham Liyanto Usual Pemekaran 10 Farrah do NTT
Ombudsman RI Selesaikan Laporan 512 Tenaga Honorer di Pemprov Papua Barat
Seluruh Kepala Daerah Dihimbau, Percepat Regulasi THR dan Gaji ke-13
Begini Langkah Kementerian PUPR Seimbangkan Pembangunan Infrastruktur dan Tata Kelola Air

Berita Terkait

Jumat, 21 Juni 2024 - 08:35

Komisi X DPR Undang Tiga Pakar Pendidikan, Bahas Soal Ini

Jumat, 21 Juni 2024 - 08:22

Masyarakat Dirugikan Soal Penyelenggaraan Haji 2024, Ini Tiga Penyebabnya

Kamis, 20 Juni 2024 - 10:43

Bamsoet Apresiasi Perjalanan Hidup Chairul Tanjung

Kamis, 20 Juni 2024 - 08:11

Daya Saing RI Lampaui Dua Negara Ini

Senin, 17 Juni 2024 - 11:05

Warga RW 05 Kebon Sirih Menyambut Idul Adha 1445 Hijriah

Senin, 17 Juni 2024 - 07:38

Pabrik Amunisi Swasta Pertama di Indonesia Diresmikan

Jumat, 14 Juni 2024 - 19:10

Kementerian PUPR Targetkan Penyelesaian SPAM Sepaku Juli 2024, Penuhi Kebutuhan Air Minum IKN Nusantara

Jumat, 14 Juni 2024 - 18:19

Polres Pali, Sumsel Musnahkan BB Lebih dari 5 Kg Shabu

Berita Terbaru

Ismail Asso, Assolipele (dok.Ist)

OPINI

Kepada Saudara ku Yang Terkasih, Bony Lani

Jumat, 21 Jun 2024 - 20:58

BERITA

Bamsoet Apresiasi Perjalanan Hidup Chairul Tanjung

Kamis, 20 Jun 2024 - 10:43

BERITA

Daya Saing RI Lampaui Dua Negara Ini

Kamis, 20 Jun 2024 - 08:11