banner 728x250

Ada operasi Intelijen asing pada pilpres 2024 , Quo Vadis demokrasi ? #SaveNKRI !

Ilustrasi Surat Suara Pilpres 2024 (Istimewa)
banner 120x600
banner 468x60

JAKARTA,SINERGISATU.COM-Sebuah dokumen rahasia dimuat dalam artikel Operasi Intelijen Amerika Serikat (CIA) pada pemilihan presiden 2024 di Indonesia. Diketahui, Amerika Serikat kerap melakukan operasi diam-diam di berbagai negara di dunia demi kepentingan negaranya. Bahkan Amerika Serikat yang kerap mencampuri urusan negara lain tak segan mengucurkan uang dalam jumlah besar demi kepentingannya. Demikian kata sumber dengan berinisial Presidium Bravo 28 diterima redaksi sinergisatu.com, Jumat (6/10/2023).

Dalam dokumen yang beredar terungkap rencana besar Amerika Serikat mempersiapkan revolusi warna di Indonesia. Revolusi warna merupakan istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan operasi yang dilakukan AS untuk membangun demokrasi liberal di negara lain, termasuk pergantian rezim. Dalam hal ini, revolusi warna sedang dipersiapkan oleh CIA melalui National Endowment for Democracy (NED) untuk melakukan intervensi pada pemilu 2024. NED sendiri merupakan lembaga swadaya masyarakat yang didirikan di Amerika pada tahun 1983 untuk mempromosikan demokrasi di negara lain. Namun NED didanai oleh pemerintah AS dan disebut sebagai “front CIA” yang melakukan revolusi warna. NED beroperasi di lebih dari 100 negara dan memberikan lebih dari 2.000 hibah per tahun.

banner 325x300

Namun dokumen operasi ini hanyalah kamuflase bayangan karena ada design operasi taktis dibaliknya yang susah dideteksi dini pergerakannya sehingga peristiwa yg terjadi adalah kejutan (Series inpulsa effectus).

Adapun, kekuatan operasi ini tergantung target akhir dan jika targetnya adalah dominasi kawasan maka operasi akan dilakukan bersama dengan negara sekutunya serta tidak meng “insert” jaringan jaringan yg telah ditanam hingga sulit diendus.

“Operasi perubahan rezim mungkin masih bermanfaat jika memberikan peluang berbiaya rendah dan imbalan tinggi untuk membawa perubahan politik. Sayangnya, dampak dari operasi pergantian rezim seringkali membuat target menjadi lebih buruk dan lebih besar kemungkinannya menghadapi masalah politik, ekonomi, dan militer di masa depan yang akan meningkatkan kerugian baik bagi pihak yang melakukan intervensi maupun bagi wilayah setempat,” tulis Presidium Bravo 28.

Lanjutnya, bahwa dampak pergantian rezim yang dilakukan oleh pihak asing adalah meningkatnya kemungkinan terjadinya perang saudara. Perang saudara sering kali terjadi karena misi pergantian rezim melemahkan lembaga-lembaga negara yang ada dan menciptakan kekosongan kekuasaan, sehingga memungkinkan tumbuhnya gerakan perlawanan dan pemberontakan. Pemberlakuan pemimpin baru oleh kekuatan asing juga menimbulkan keluhan terhadap rezim dan mengurangi legitimasi rezim, sehingga memicu konflik sipil.

“Memang benar, dalam pendudukan militer di mana pihak yang campur tangan mengubah institusi politik, masyarakat lokal kemungkinan besar akan menolak kepemimpinan baru justru karena kepemimpinan tersebut diatur oleh kekuatan asing. Destabilisasi ini pasti terjadi pada kasus pergantian rezim secara terselubung yang dilakukan dan akibatnya adalah perang saudara akan terjadi setelah operasi tersebut. Kemungkinan terjadinya pemberontakan dan konflik sipil juga berkontribusi terhadap memburuknya situasi hak asasi manusia di wilayah tersebut setelah pergantian rezim.” katanya.

Adapun, para pelaku intervensi sering kali merasionalisasikan pelanggaran hak asasi manusia dan kematian warga sipil sebagai dampak sampingan dari peralihan kekuasaan di pemerintahan, dimana represi diperlukan untuk menghancurkan gerakan perlawanan. Dipihak non-pemerintah, kelompok oposisi juga melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan pembunuhan. Kesediaan untuk memberontak setelah ada intervensi yang menggantikan pemimpin lokal juga dapat menghasilkan tingkat terorisme domestik yang lebih tinggi terhadap rezim yang dianggap tidak sah.

Mereka (pembuat) kebijakan sering kali mengabaikan kemungkinan bahwa misi pembangunan negara akan berubah menjadi perang yang lebih memakan biaya. Sebagai akibat dari situasi dalam negeri yang buruk yang seringkali diakibatkan oleh misi pergantian rezim, pihak yang melakukan intervensi merasa sulit untuk melepaskan diri dari kawasan dan justru merasa terdorong untuk memulai proyek pembangunan negara yang berjangka panjang, meskipun hal ini bukanlah tujuan awalnya.

“Konsekuensi yang disebutkan di atas hanyalah dampak jangka pendek dari operasi pergantian rezim. Kemungkinan dampak jangka panjang terhadap tujuan kebijakan luar negeri mungkin akan lebih berdampak. Kita bisa lihat bagaimana negara negara seperti Libya, Guyana, Siria dan banyak lagi hancur porak poranda akibat pergantian rezim yang dikendalikan oleh suatu operasi Intelijen,” tulisnya.

Sebagai Ilustrasi jangan ada lagi kejadian seperti Pilpres 2004 dengan kalahnya Pasangan Mega -Hasyim ( Nasionalis – Agama ). Padahal Secara teori pasangan ini sangat kuat komposisinya sebab waktu itu Megawati adalah Presiden Berkuasa dan KH Hasyim Muzadi adalah Ketua PBNU ( ormas Islam terbesar di Indonesia ) dan lebih tidak rasional lagi pasangan ini Kalah dari pasangan SBY – JK (perpaduan Militer – Sipil minoritas) padahal saat itu kita baru lepas dari pemimpin otoriter Soeharto yg berlatar belakang militer dan trauma dalam benak masyarakat karena dipimpin rezim otoriter belum hilang ( impossible thing to happen ). Tapi itulah kenyataan yang pernah kita alami.

Kekhawatiran inilah sehingga Presidium Bravo 28 Memandang perlu utk mengantisipasi dengan meminta Pak Jokowi mendampingi Ganjar Pranowo demi kelangsungan pembangunan Indonesia , karena jika terjadi sesuatu pasca Pilpres hanya Jokowi yang sanggup melakukan lobby agar negara negara dunia menghormati Kedaulatan Negara Indonesia seperti yang dilakukan Gus Dur saat beliau jadi Presiden RI.

Sementara Ganjar Pranowo memanage Jalannya Pembangunan di Indonesia. Jadi Ganjar – Jokowi adalah satu kesatuan dengan Dwi Fungsi tugas dalam menjalankan roda Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Ini bukan bicara Kekuasaan tapi ini adalah tugas menjaga NKRI dan kelangsungan hidup bangsa ini dari situasi konfrontasi geopolitik global sebab kami khawatir Negara kita akan jadi arena pertempuran akibat konfrontasi geopolitik global dalam mempertahankan dominasi kawasan,” tutupnya.
“Save Our Nation”. ** Presidium Bravo 28.¬†

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *